YOGYAKARTA, (situs togel) — Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan target yang sangat ambisius dalam upaya pengentasan kemiskinan. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, berharap tingkat kemiskinan di wilayahnya dapat turun menjadi satu digit (di bawah 10%) paling lambat pada tahun 2026.
Meskipun DIY dikenal sebagai pusat pendidikan dan budaya, tantangan kemiskinan masih menjadi isu krusial yang memerlukan penanganan terpadu dan inovatif.
Analisis Situasi dan Target Ambisius
Target penurunan angka kemiskinan ke satu digit ini ditetapkan berdasarkan kinerja positif program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan dalam dua tahun terakhir.Angka Kemiskinan Saat Ini: Meskipun mengalami penurunan, angka kemiskinan DIY saat ini masih berada di atas rata-rata nasional (sekitar 11% hingga 12% pada data terakhir BPS).
Fokus Peningkatan: Sri Sultan menegaskan bahwa strategi penanggulangan tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial, tetapi pada peningkatan daya beli dan penciptaan lapangan kerja di sektor produktif, terutama pariwisata dan UMKM.
Tantangan Struktural: DIY menghadapi tantangan struktural, di mana pendapatan per kapita seringkali tidak seimbang dengan tingginya biaya hidup, terutama di sektor pendidikan dan pangan.
“Kami tidak bisa hanya mengandalkan bantuan. Strategi harus diubah menjadi penguatan daya beli dan produktivitas masyarakat miskin. Kami menargetkan 2026, angka kemiskinan DIY sudah harus berada di satu digit,” tegas Sri Sultan Hamengku Buwono X, Kamis (20/11/2025).
Strategi Utama Pemerintah DIY
Untuk mencapai target satu digit pada 2026, Pemerintah DIY fokus pada tiga pilar utama:
Ekonomi Inklusif: Mendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang melibatkan masyarakat miskin secara langsung sebagai pelaku usaha, bukan hanya sebagai penonton.
Kemandirian Pangan: Penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan di wilayah pinggiran, terutama di Gunungkidul dan Kulonprogo, untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga miskin.
Akselerasi UMKM: Memberikan modal, pelatihan digital, dan fasilitas pemasaran kepada UMKM, agar mereka mampu meningkatkan nilai jual produk.
Pemerintah DIY juga mendorong kolaborasi intensif antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sektor swasta, dan akademisi untuk memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan tepat sasaran.
