Washington — Pernyataan tegas datang dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang menilai Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak memiliki kapasitas untuk menyelesaikan perang di Gaza. Penilaian itu mencerminkan kekecewaan terhadap mekanisme multilateral yang dinilai buntu di tengah konflik berkepanjangan dan penderitaan warga sipil yang terus berlanjut.
Di balik pernyataan politik tersebut, ada kenyataan kemanusiaan yang kian mendesak. Gaza masih dilanda kekerasan, pengungsian massal, dan krisis kebutuhan dasar. Setiap hari, keluarga berjuang mencari air bersih, makanan, dan tempat aman—sementara diplomasi global berjalan tersendat.
Diplomasi yang Tersandera Kepentingan
Kritik terhadap PBB sering bermuara pada struktur pengambilan keputusan, terutama di Dewan Keamanan. Perbedaan kepentingan negara-negara besar membuat resolusi sulit bergerak dari meja perundingan ke dampak nyata di lapangan. Bagi Washington, kebuntuan ini memperlihatkan keterbatasan PBB dalam memaksa penghentian perang.
Namun, di sisi lain, PBB tetap menjadi simpul penting koordinasi kemanusiaan. Lembaga-lembaga di bawah naungannya masih menyalurkan bantuan, meski akses kerap terhambat oleh situasi keamanan.
Warga Sipil di Tengah Tarik-Menarik Politik
Pernyataan Menlu AS menggema jauh dari Gaza, tetapi dampaknya dirasakan paling nyata oleh warga sipil. Anak-anak, lansia, dan keluarga yang terpisah dari rumahnya menghadapi ketidakpastian panjang. Hukum humaniter internasional menempatkan perlindungan warga sipil sebagai prioritas, namun implementasinya kerap kalah cepat dari eskalasi konflik.
Di lapangan, jeda kemanusiaan menjadi harapan rapuh. Setiap jam tanpa serangan memberi ruang bagi evakuasi dan bantuan—sebuah jeda yang nilainya tak ternilai bagi mereka yang terjebak.
Hukum, Akuntabilitas, dan Jalan Keluar
Ketika diplomasi tersendat, pertanyaan tentang akuntabilitas menguat. Siapa memastikan kepatuhan terhadap hukum humaniter? Siapa menjamin akses bantuan? Kritik AS terhadap PBB membuka perdebatan lebih luas: apakah sistem multilateral perlu reformasi agar lebih responsif di konflik akut?
Sebagian pihak menilai solusi memerlukan kombinasi: tekanan diplomatik bilateral, mekanisme regional, dan penguatan mandat kemanusiaan. Tanpa itu, resolusi berisiko menjadi teks tanpa dampak.
Keamanan Global dan Dampak Regional
Perang di Gaza tidak berdiri sendiri. Dampaknya merembet ke stabilitas kawasan dan keamanan global. Ketegangan lintas perbatasan, arus pengungsi, serta polarisasi opini publik internasional menambah kompleksitas. Dalam lanskap ini, kegagalan menghentikan konflik berpotensi memperpanjang siklus kekerasan.
Menempatkan Kemanusiaan di Depan
Di tengah pernyataan keras dan perbedaan sikap, satu hal tetap mendesak: keselamatan warga sipil. Terlepas dari kritik terhadap PBB, upaya penghentian kekerasan dan perluasan akses bantuan harus menjadi prioritas bersama. Setiap langkah—multilateral atau bilateral—diukur dari satu tolok ukur sederhana: apakah nyawa dapat diselamatkan hari ini.
