Aceh (initogel) — Isu pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kembali mencuat dan memantik perbincangan luas di tengah masyarakat. Di tengah dinamika tersebut, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) menegaskan bahwa aksi pengibaran bendera GAM tidak dapat dianggap mewakili kemauan seluruh rakyat Aceh.
Pernyataan ini disampaikan dengan nada menenangkan, menempatkan persoalan dalam kerangka kebangsaan dan kemanusiaan—dua nilai yang selama ini menjadi pijakan utama PMI dalam bekerja di Aceh.
Aceh Bukan Satu Suara
Aceh adalah wilayah dengan sejarah panjang dan kompleks. Namun menurut Ketua PMI, menyederhanakan suara rakyat Aceh hanya melalui simbol atau aksi tertentu adalah keliru.
“Aceh hari ini adalah Aceh yang beragam,” ujarnya. “Ada banyak pandangan, latar belakang, dan aspirasi. Tidak bisa satu simbol diklaim sebagai kehendak seluruh rakyat.”
Ia menekankan bahwa sebagian besar masyarakat Aceh saat ini lebih memprioritaskan kedamaian, stabilitas, dan kesejahteraan, terutama setelah melalui masa panjang konflik dan proses rekonsiliasi.
Pengalaman Kemanusiaan di Lapangan
PMI, sebagai organisasi kemanusiaan, telah lama hadir di Aceh—dari masa konflik, bencana besar, hingga proses pemulihan. Dari pengalaman itu, Ketua PMI melihat langsung bagaimana masyarakat Aceh ingin hidup tenang dan fokus membangun masa depan.
“Di lapangan, yang kami temui adalah warga yang ingin anaknya sekolah dengan aman, petani yang ingin sawahnya subur, dan nelayan yang ingin melaut tanpa rasa takut,” katanya.
Menurutnya, aspirasi rakyat Aceh saat ini lebih nyata dalam kebutuhan sehari-hari, bukan dalam simbol-simbol yang berpotensi memicu perpecahan.
Menjaga Perdamaian yang Telah Dicapai
Pernyataan Ketua PMI juga menyinggung pentingnya menjaga hasil perdamaian yang telah dicapai. Aceh telah melalui fase sulit menuju stabilitas, dan setiap tindakan yang berpotensi menghidupkan kembali ketegangan perlu disikapi dengan bijak.
Ia mengajak semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog, bukan provokasi. Dalam konteks ini, simbol apa pun yang memicu polemik sebaiknya ditempatkan dalam kerangka hukum dan kebersamaan nasional.
“Perdamaian itu rapuh jika tidak dijaga bersama,” ujarnya. “Dan yang paling dirugikan jika konflik muncul lagi adalah rakyat.”
Suara Kemanusiaan di Tengah Polemik
Sebagai tokoh kemanusiaan, Ketua PMI memilih berdiri di tengah—bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengingatkan bahwa kepentingan rakyat harus menjadi pusat perhatian.
Ia menegaskan bahwa kebebasan berekspresi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial. Apa pun bentuk ekspresi, dampaknya terhadap ketenteraman masyarakat perlu menjadi pertimbangan utama.
Aceh Hari Ini dan Harapan ke Depan
Bagi banyak warga Aceh, masa depan lebih penting daripada masa lalu. Mereka ingin pembangunan berjalan, kesempatan kerja terbuka, dan generasi muda tumbuh tanpa bayang-bayang konflik.
Pernyataan Ketua PMI mencerminkan suara yang ingin meredakan, bukan memperuncing. Bahwa Aceh hari ini adalah Aceh yang ingin maju dalam damai, bukan kembali terjebak dalam simbol dan narasi lama.
“Rakyat Aceh sudah terlalu lama merasakan pahitnya konflik,” katanya. “Kini saatnya menjaga yang sudah baik, dan melangkah ke depan bersama.”
Di tengah berbagai tafsir dan perdebatan, satu pesan menjadi jelas: Aceh bukan milik satu suara, satu simbol, atau satu kelompok. Aceh adalah rumah bersama, yang masa depannya ditentukan oleh kedamaian dan kemanusiaan.
